"Saya minta Menkeu secara serius menyiapkan ahli-ahli hukum yang bisa menerangkan (soal tax amnesty), dan Menteri Keuangan harus datang sendiri untuk menjelaskan soal ini, kalau penjelasannya benar pasti diterima. Jangan sampai yang dikirim eselon 8 atau 9. Yang datang harus menteri, karena untuk kepentingan negara," papar Jokowi.

Jokowi yakin pada Agustus dan September bakal banyak orang yang antre mendaftar tax amnesty. Karena biaya tebusan pada periode pertama cukup rendah.

Lewat tax amnesty ini, pemerintah mengincar adanya dana milik Warga Negara Indonesia (WNI) yang kembali, atau repatriasi, sebanyak Rp 1.000 triliun. Sementara uang hasil tebusan yang ditargetkan pemerintah minimal adalah Rp 165 trilun. 

Menurut perhitungan pemerintah, aset WNI yang berada di negara tax haven atau pajak rendah adalah Rp 4.300 triliun.(detik.com)